Dasar Kekuatan Mengikat Suatu Tata Hukum

Posted on
  • Sabtu, 10 Juli 2010
  • by
  • Giswa Juanda
  • in
  • Label:
  • oleh Giswa Juanda

    Konflik kepentingan kadang tak dapat dielakkan dalam interaksi manusia dikeseharian hidupnya. Berbagai kepentingan memunculkan banyak kebutuhan untuk mereka penuhi. Setiap manusia sebagai individu memiliki kepentingan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kepentingannya manusia melakukan perbuatan dan tindakan. Ketika berada dalam suatu tatanan masyarakat yang kecil dan homogen cenderung tidak menimbulkan masalah. Namun berbeda jika kita melihat pada lingkungan masyarakat yang heterogen dan plural.

    Setiap individu menghendaki kepentingannya tidak diganggu gugat oleh invidu lain. Ketika ada benturan kepentingan maka hukum muncul untuk memberikan pembatasan. Hukum menjadi sebuah rambu dan acuan bagi setiap individu untuk memenuhi kepentingan agar tidak saling bergesekan atau paling tidak meminimalisir pergesekan kepentingan tadi.


    Seperangkat aturan hukum hadir agar tercipta suatu kondisi yang damai dan tenteram. Bagaimana peranan hukum sebagai sarana penata masyarakat memilki banyak faktor. Salah satunya adalah sumber dari mana hukum tersebut berasal dan dapat mengikat.

    Ketika membicarakan filsafat hukum kita harus mengetahui definisi dan pengertian dari filsafat hukum. Sodjono Dirjosisworo menyatakan bahwa filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau Negara tentang hakikat, ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum. 

    Dalam hal hukum secara filosofis dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku mengikat apabila kaedah hukum telah sesuai dengan cita-cita hukum suatu bangsa. Sedang secara sosiologis dapat dilihat dari dua teori:1
    1.Teori Kekuatan (anerkennungstheorie), bahwa hukum dapat berlaku jika dipaksakan oleh penguasa.
    2.Teori Pengakuan (matchtheorie), bahwa hukum berlaku apabila diakui dan diterima oleh masyarakat.

    Lebih daripada itu, berlaku dan diterimannya hukum dapat dilihat dari (empat) teori lain, yaitu sebagai berikut :

    1.Teori Theokrasi

    a.Theokrasi Langsung
    Teori theokrasi langsung menyatakan bahwa manusia, dalam hal ini raja merupakan orang yang ditunjuk oleh Tuhan di dunia. Perkembangan teori ini ketika berkembangnya mazhab hukum alam. Tuhan adalah pencipta dari hukum alam yang berlaku abadi an universal.2 Raja sebagai orang yang ditunjuk secara langsung oleh Tuhan menjalankan perintah langsung oleh Tuhan. Tuhan menurunkan seperangkat aturan kepada manusia untuk menjadi panduan dalam hidupnya. Sehingga peran raja hanyalah sebagai phak yang ditugaskan untuk menjalankan aturan hukum dari Tuhan.

    Ketika manusia memutuskan untuk mempercayai tentang Tuhann ia akan mempercayai ketika dirinya melanggar aturan yang telah diturunkan akan mendatangkan nestapa (neraka). Namun jika manusia mematuhi aturan Tuhan akan mendapatkan ganjaran berupa kenikmatan (surga). Hukum ditaati oleh manusia karena manusia menginginkan dirinya mendapatkan kebahagiaan dan menghindarkan pada penderitaan. Raja sebagai penjelmaan Tuhan di dunia sehingga apa yang ditetapkan harus ditaati. 

    b.Theokrasi Tidak Langsung
    Seorang raja yang berkuasa di dunia mendalilkan bahwa kekuasaannya sebagai raja karena adanya mandat yang diberikan oleh Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman Renaissance. Raja sebagai bij de gratie goda (raja atas karunia Tuhan). Ini merupakan perkembangan dari teori theokrasi sebelumnya. Para raja menganggap dirinya sebagai aparatur Tuhan. Raja diberikan kewenangan untuk membuat aturan hukum yang membatasi hak manusia dan membebankan sebuah kewajiban padanya. Ketika seorang raja membuat aturan hukum harus mendasarkan pada kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan.

    Jika dilihat maka kita akan menemukan kenyataan bahwa adanya hukum juga akan menimbulkan konsekuensi. Ketika seseorang tidak mematuhi aturan yang telah mendapatkan legitimasi ketuhanan dirinya akan dibayang-bayangi oleh hukuman dari Tuhan. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh raja tersebut dipatuhi sebaga sebuah keniscayaan.

    2.Teori Perjanjian Masyarakat

    Dasar kekuatan mengikat hukum menurut teori ini adalah adanya kesepakatan (agreement) dalam masyarakat. Pada awalnya manusia hidup dalam ketidak teraturan dan konflik berkepanjangan. Thomas Hobbes sebagai salah satu tokoh ilmu Negara menyatakan pendapatnya yang tentang konflik pada awal periode kebudayaan sebagai berikut :

    “Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana selalu berperang. Agar tercipta suasana damai dan tentram, lalu diadakan perjanjian di antara mereka (pactum unionis). Setelah itu, disusul perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu (pactum subjectionis) yang akan diserahi kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin itu adalah mutlak atau bersifat absolute”

    Pandangan yang dilontarkan oleh Hobbes menyiratkan adanya penundukan secara penuh terhadap orang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Masyarakat menyepakati adanya persatuan yang diwujudkan dalam sebuah komunitas yang dinamakan Negara. Setelah terbentuk suatu komunitas diperlukan seperangkat aturan agar menciptakan tata yang adil dan harmonis. Kesepakatan selanjutnya ketika menentukan adanya orang-orang yang dianggap paling kompeten untuk menciptakan hukum. Orang yang ditunjuk ini memiliki kompetensi serta kecerdasan dalam menjalankan tugasnya. Ketika kelompok tersebut telah mempercayai seseorang untuk menjadi pemimpin maka segala keputusan hukum yang ia keluarkan harus dipatuhi. Karena kepatuhan tersebut melandaskan pada kesepakatan yang sudah ada dalam komunitas tersebut.

    John Locke berpendapat bahwa pada waktu perjanjian disertakan pula persyaratan bahwa kekuasaan yang diberikan harus dibatasi. Ketika masyarakat memberikan kekuasaan kepada seseorang yang ditunjuk bersama harus ada pembatasan kekuasaan. Sehingga teori ini menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi konstitusi, jadi tidak bersifat absolut. 

    Menurut J.J Rosseau dalam bukunya “Le Contract Social ou Principes de Droit Politique” menyatakan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu- individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu”. Kebebasan yang dimiliki oleh warga tidak diserahkan secara utuh. Maka masyarakat akan mematuhi hukum apabila hukum tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

    3.Teori Kedaulatan Negara

    Negara terbentuk karena adanya hukum alam yang membentuknya. Sebuah Negara mempunyai kewenangan untuk membuat seperangkat aturan hukum. Tujuan Negara menciptakan aturan hukum adalah untuk mengkondisikan masyarakat menuuju sebuah tatanan yang adil dan equivalen. Negara mempunyai wewenang yang besar untuk mengatur rakyat, salah satunya adalah pembentukan hukum. Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya hukum karena Negara menghendakinya, sehingga Negara yang berdaulat berhak untuk menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu muncul karena adanya Negara dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh Negara. Orang-orang yang hidup dalam suatu negara atau wilayah tertentu menerima hukum yang ditetapkan sebagai hukum mereka dan mereka merasa terikat padanya sebab ditentukan oleh pemerintah negara tersebut.3

    Meskipun demikian alasan yang paling mendasar dari suatu Negara dapat memaksakan hukum dikarenakan Negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar yaitu mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita- cita dan keinginan seluruh warganya. Tugas Negara yang paling utama adalah memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganegara. Apabila ada anggtota masyarakat yang melanggar hukum maka Negara akan memebrikan sanksi yang tegas. Dengan adanya pelanggaran hukum berarti Negara belum mampu memberikan proteksi yang optimum kepada masyarakat.

    4.Teori Kedaulatan Hukum

    Berdasarkan teori ini hukum mengikat bukan karena kehendak Negara, melainkan karena perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukumlah yang membuat aturan hukum dipatuhi dan ditaati. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, tetapi teori tersebut mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat diartikannya secara jelas menganai apa itu kesadaran hukum dan apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu. Hukum yang dijelmakan dalam sebuah produk legislasi dianggap sebagai implementasi kesadaran hukum. Hukum ditaati karena manusia memiliki akal untuk memikirkan mengenai hukum dan konsekuensinya.


    PUSTAKA

    Anshori, Abdul Ghofur, 2006, Filsafat Hukum, Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
    Apeldoorn, Mr. L.J. van, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.
    Rasijidi, Lili, 1988, Filsafat Hukum, Remadja Karya: Bandung.







    0 komentar:

    Poskan Komentar