Kegiatan Usaha Badan Hukum Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Posted on
  • Sabtu, 10 Juli 2010
  • by
  • Giswa Juanda
  • in
  • Label:
  • oleh Giswa Juanda

    Sejauh ini Indonesia telah menerbitkan dua Undang-undang mengenai badan hukum Yayasan yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 sebagai perubahan dari undang-undang nomor 16 tahun 2001. Sebelumnya, yayasan didirikan dengan dasar kebiasaan dalam masyarakat serta Yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karenanya Yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya, banyak Yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang nirlaba dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan Yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.


    Setelah adanya dua aturan yang jelas mengenai bagaimana dasar pendirian hingga pembubaran dari Yayasan, yayasan bukanlah hanya lembaga sepele, namun memiliki kegiatan yang bermacam-macam, termasuk didalamnya kegiatan usaha yang memberikan keuntungan pada yayasan. hal ini sempat menjadi sorotan mengingat tujuan yayasan bukanlah untuk mencari keuntungan, namun murni upaya menggerakan kondisi sosial dan kemanusiaan.

    Pengertian Yayasan

    Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, ” Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

    Menurut Dr Chatamarrasjid, Yayasan ialah tiap kekayaan (vermogen) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.1 Dalam definisinya tidak disebutkan jelas bahwa yayasan merupakan badan hukum, namun secara tersurat menyebutkan salah satu syarat sebagai badan hukum. pengukuhannya jelas terdapat pada pasal 1 ayat (1) diatas.

    Kegiatan Usaha Yayasan

    Dalam perkembangan yayasan di Indonesia, beberapa keadaan menunjukan adanya perubahan kondisi dari tujuan didirikannya yayasan sebagai lembaga non profit kepada yayasan sebagai bentuk lembaga pencari keuntungan. Dalam hal ini terjadi polemik ketika yayasan menyentuh hal-hal yang sensitif2:
    1.Yayasan yang didirikan oleh wewenang kekuasaan atau pengaruh suatu instansi, angkatan, atau jabatan dan wibawa tertentu.
    2.Yayasan merupakan sarana untuk menembus birokrasi yang menghambat kegiatan usaha.
    3.Yayasan-yayasan berhasil menghimpun dana yang sangat besar.

    Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 3 ayat (1) menyebutkan :
    (1)Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

    Dalam pasal diatas Yayasan sebagai badan hukum dapat melakukan kegiatan usaha atau bergabung dengan kegiatan usaha. namun pertanyaannya ialah, kegiatan usaha seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Setiap kegiatan usaha pastilah ditujukan untuk memperoleh keuntungan, dan apakah hal ini tidak bertentangan dengan tujuan dari yayasan.

    Dengan adanya sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, menjadikan Yayasan tidak mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha Yayasan juga tidak dapat dibagikan kepada semua organ Yayasan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa, ”Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas,” kemudian pasal 5 juga menyebutkan bahwa, ”Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”

    Artinya, pribadi dalam yayasan tadi tidak boleh ada yang menikmati hasil kegiatan usaha sekalipun pribadi tadi ikut bekerja dalam kegiatan usaha tersebut selama ia menggunakan nama yayasan saat ia bekerja.

    Lebih rinci lagi, pasal 7 menyebutkan:
    1.Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
    2.Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
    3.Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

    Dalam hal yayasan boleh melakukan kegiatan usaha yang memperoleh laba, yayasan tidak diperkenankan menjadikan kegiatan usaha tersebut sebagai yang utama, dan meninggalkan tujuan dari yayasan. hal ini akan merubah arah non profit tadi kea rah perusahaan komersil.

    Secara ideal, yayasan tidaklah perlu melakukan kegiatan usaha apabila pundi-pundi kekayaannya telah mampu mencukupi kebutuhan finansialnya guna mencapai tujuan. usaha yang dilakukan dibutuhkan agar yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan dari pihak lain.

    Pasal 8 menjelaskan kegiatan usaha yang dimaksud ialah:
    Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dan dalam penjelasan pasal 8 dijelaskan pula bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

    Pengundangan Yayasan diharapkan dapat menertibkan dan mendudukkan kembali Yayasan pada tempatnya semula serta memberikan porsi yang benar bagi kepengurusan dan pengelolaan Yayasan. Upaya utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut haruslah bermula dari perumusan Anggaran Dasar Yayasan itu sendiri, karena kewenangan bertindak Pengurus Yayasan, sama seperti kewenangan bertindak Pengurus suatu Badan Hukum yang biasanya dirumuskan dalam Anggaran Dasarnya. Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua Organ Yayasan. Maksud dan tujuan Yayasan juga dapat berlaku sebagai pembatas kewenangan bertindak dari Pengurus Yayasan yang bersangkutan.

    Literatur
    Chatamasrrasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000
    Chatamasrrasjid, Badan Hukum Yayasan. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
    Soemitro, Rochmat, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Eresco. Bandung. 1993

    Peraturan Perundang-undangan

    Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 mengenai Yayasan
    Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001




    0 komentar:

    Poskan Komentar