KEJAHATAN POLITIK

Posted on
  • Sabtu, 10 Juli 2010
  • by
  • Giswa Juanda
  • in
  • Label:
  • Dalam suatu peraturan tidaklah menutup kemungkinan tidak diakomodirnya beberapa hal yang yang penting didalamnya. Luputnya hal tersebut membuat suatu dampak bagi ketidakpastian dalam proses penegakan hukum, oleh karenanya diperlukan suatu aturan baru baik yang bersifat melengkapi atau sama sekali baru untuk merubah aturan yang lama. Begitu halnya mengenai tindak pidana di Indonesia yang pada kenyataannya dalam perkembangan model-model kejahatan yang ada KUHP tidaklah sanggup untuk mengakomodir itu semua sehingga lahirlah hukum pidana khusus.


    Salah satu diantara tindak pidana khusus ialah kejahatan politik yang hingga saat ini definisi mengenai kejahatan politik itu belum dapat secara gamblang tersurat di perundang-undangan Indonesia. Yang luas terdengar malah pengertian secara sosiologis mengenai kejahatan politik itu sendiri dilihat dari pengertian politik yang secara umum diketahui masyarakat. Bahwasanya segala hal yang berbau politik dan dilakukan secara sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian itulah yang disebut kejahatan politik. Namun lebih daripada hal itu, perlunya suatu aturan tegas yang menyebutkan batasan-batasan kejahatan politik sangat dibutuhkan demi adanya suatu kepastian hukum di Indonesia.

    Terkait dengan adanya batasan tersebut, ada beberapa kepentingan yang dapat dipastikan setelahnya, yakni mengenai kejahatan politik yang dilakukan diluar batas yurisdiksi negara dan proses penanganannya. Indonesia telah memiliki Undang-undang tersendiri mengenai pertukaran pelaku kejahatan antar negara, yaitu UU No 1 tahun 1979 mengenai Ekstradisi. Namun bagaimana pengaturan mengenai kejahatan politik ditanggulangi dalam peraturan tersebut kurang begitu mengena untuk adanya penegakan hukum yang maksimal.

    Akibatnya, ada intepretasi yang berbeda untuk kejahatan politik serta penanganannya. Pelanggaran kekuasaan yang mengakibatkan kerugian dapat disiasati dengan melarikan diri ke luar yurisdiksi hukum yang berlaku, atau malah bentuk penanganan yang over karena tingkat sensitivitas yang tinggi yang nantinya malah lari kearah pemberangusan hak-hak warganegara.

    Melihat hal tersebut diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana suatu kejahatan dikategorikan sebagai sebuah kejahatan politik dan batasan yang digunakan. Untuk itu penulis juga membedakan tindakan kejahatan politik dengan kejahatan biasa yang nantinya diharapkan jelas terlihat perbedaan serta penjelasan mengingat tidak adanya definisi yuridis dari kejahatan politik. Terkait permasalahan yurisdiksi penulis juga melihat bagaimana bentuk pengaturan kejahatan politik dalam Undang-undang No. 1 tahun 1979 mengenai Ekstradisi.

    Pengertian Kejahatan Politik

    Untuk mengetahui pengertian dari kejahatan politik, terlebih dahulu melihat dari pengertian dasar dari tindak pidana itu sendiri lalu bagaimana suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana akhirnya suatu tindak kejahatan politik dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

    Pengertian Tindak Pidana itu sendiri Prof. Dr. Moeljatno, SH., merumuskan1 ” perbuataan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar latrangan tersebut.”

    Lalu beliau memberi suatu parameter suatu perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila:
    a.melawan hukum;
    b.merugikan masyarakat;
    c.dilarang oleh aturan yang berlaku;
    d.pelakunya diancam dengan pidana.

    Poin yang menentukan dari syarat diatas ialah penekanan pada hal yang bersifat dilarang oleh aturan yang berlaku. Dan aturan yang dipakai untuk melandasinya yaitu ketentuan-ketentuan yang termuat dalam;
    1.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
    2.Undang-undang/Peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

    Tindak pidana politik itu sendiri tidaklah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi dalam aturan-aturan khusus di luar KUHP, dan kita mengenalnya dengan ”Tindak Pidana di Luar KUHP”. Hal ini tidak mengecualikan asas yang diberlakukan pada tindakan-tindakan pidana yang tidak diatur dalam KUHP. KUHP dalam aturan umumnya telah memberikan asas-asas yang berlaku bagi tiap perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan diancam dengan pidana. Jadi setiap tindak Pidana di luar KUHP harus tunduk pada pada aturan umum yang dimuat dalam buku Kesatu KUHP. 

    Dan kejahatan politik sendiri sebagaimana telah disebutkan diatas tidak memiliki definisi yurisdis yang jelas, hanya pengaturan mengenai sub-sub dari kejahatan politik itu sendiri seperti Undang-undang mengenai pemberantasan korupsi, Undang-undang mengenai subversi (uyang sekarang telah dihapuskan), Undang-undang mengenai tindak pencucian uang, dll. Definisi yang sejauh ini mewakili yaitu dari definisi delik olitk yang disepakati pada Konferensi Internasinal di Kopenhagen mengenai penyatuan hukum pidana.

    Delik politik ialah, ”suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi maipun berfungsinya negara ataupun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara tersebut.”

    Dari pengertian diatas, beberapa hal yang dapat dikategorikan kedalamnya antara lain:
    1.kejahatan terhadap negara atau keamanan negara;
    2.kejahatan terhadap sistem politik;
    3.kejahatan terhadap sistem kekuasaan;
    4.kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia;
    5.kejahatan yang mengandung unsur/motif politik;
    6.kejahatan dalam meraih atau mempertahankan/menjatuhkan kekuasaan;
    7.kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik;
    8.kejahatan oleh negara atau penguasa atau politisi;
    9.kejahatan penyalah gunaan kekuasaan.

    Yang selanjutnya ditanyakan ialah bagaimana membedakan delik biasa dengan delik politik selain melihat definisi diatas? 


    Selain teori diatas, parameter lain yang dapat digunakan adalah:
    1.Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara; 
    2.Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga lembaga negara;
    3.Perbuatan tersebut secara dominan menampakan motif dan tujuan politiknya;
    4.Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dan keadaan yang berlaku sekarang.

    Dalam hal ini merupakan tugas dari hakim untuk memutuskan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik atau bukan. Merupakan tugas yang tidak ringan mengingat betapa cairnya definisi dari kejahatan/delik politik tadi, artinya hakim dituntut untuk lebih peka terhadap suatu peristiwa, terkait pula dengan tugas hakim sebagai recthvorming atau pembentuk hukum, hakimlah yang nanti membekukan sifat cair itu tadi. Bagaimana ia menyelaraskan berbagai pandangan serta intepretasi dari perbuatan politik yang umum menjadi delik politik.

    Ekstradisi bagi Kejahatan Politik 

    Pada beberapa kesempatan penegakan hukum mengenai kejahatan politik di dalam yurisdiksi hukum nasional saja terlihat cukup merepotkan, terlebih apabila hal ini keluar dari yurisdiksi hukum nasional. Pada beberapa kasus yang dilakukan oleh orang-orang berdasi dengan intelektual yang tinggi atau biasa disebut white collar crime, aparat kesulitan dalam pembuktian kejahatan tersebut, terlebih apabila mereka melarikan diri ke luar negeri, dimana kekuatan yurisdis hukum nasional tidak lagi dapat diandalkan. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia mempunyai kesepakatan dengan beberapa negara untuk mengadakan pertukaran penjahat dalam hal ini lebih dekenal dengan perjanjian ekstradisi, namun dalam hal ini yang disayangkan ialah tidak berlakunya hal tersebut bagi penjahat politik. Hal ini pula salah satu yang membedakan antara delik biasa dengan delik politik yang telah disebutkan diatas.

    Pengertian Ekstradisi sendiri yaitu2, penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

    Namun hal ini tidak berlaku pada pidana politik sebagai mana disebutkan pada pasal 5 ayat pertama Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 mengenai Ekstradisi, ”Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.” Pada beberapa negara hal ini dapat diperjanjikan untuk dilakukan karena memang asas dari ekstradisi itu sendiri berlandaskan dari perjanjian antara kedua negara bersangkutan. Namun bagi kebanyakan negara mengganggap penjahat politik tidak perlu dicemaskan, selain alasan pembuktian yang susah, juga kepentingan yang dibawa hanya terhadap negara asalnya saja, tidak ada kerugian yang ditimbulkan pada negara tersebut saat penjahat politik itu ada di negara lain, politik yang mereka terapkan hanya utuk negara mereka sendiri. Karenanya mereka tidak mengganggap penting pertukaran penjahat politik di negaranya. Lain halnya dengan penjahat biasa yang melakukan kejahatan pada umumnya, membunuh, mencuri, atau tindakan lain yang secara langsung dapat dibuktikan dan memberi dampak kerugian kepada negara tersebut walaupun orang tersebut bukanlah warga negaranya dengan sendirinya hukum pidana negara tersebut akan bekerja, dan untuk kepentingan mengadili mereka tidak keberatan untuk mengembalikan penjahat tersebut ke negara asalnya.

    Secara umum terdapat 4 (empat) asas hukum dalam pengaturan ekstradisi3.
    1.Double criminality principle atau asas kejahatan rangkap. Asas tersebut mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, baik menurut hukum negara.yang meminta, maupun negara yang diminta dinyatakan sebagai kejahatan. 
    2.Asas bahwa negara yang diminta berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. 
    3.Asas bahwa jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik, maka permintaan ekstradisi ditolak. 
    4.Asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian diwilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara mi dapat menolak permintaan ekstradisi ini.

    Berkenaan dengan pelaksanaan asas-asas tersebut terdapat suatu klausula bahwa meskipun kejahatan itu merupakan kejahatan politik atau kejahatan yang bermotif politik, yang dilakukan berupa pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara, raja, presiden atau sebutan lainnya maka yang bersangkutan dapat diekstradisi. Hal ini merupakan attentat clause yang dianut oleh Indonesia. Hal ini tersurat dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor l Tahun 1979 Tentang Ekstradisi menyebutkan bahwa kejahatan yang diatur pada ayat (4) itu sebetulnya merupakan kejahatan politik yang murni, tetapi karena kejahatan tersebut dianggap sangat dapat menggoyahkan masyarakat dan negara, maka untuk kepentingan ekstradisi dianggap bukan sebagai kejahatan politik. Dengan demikian pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara beserta keluarganya dianggap bukan sebagai kejahatan politik sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa dan dapat di ekstradisi.

    Pustaka
    Saleh, K Wanctjik, 1983, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta, Ghalia Indonesia.
    Purnomo, Bambang, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
    Hamzah, Andi, 1987, Hukum Pidana Politik, Jakarta, Pradnya Paramita

    Peraturan Perundang-undangan
    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

    1 komentar:

    januar surya mengatakan...

    keren artikelnya gan. mantap.

    www.kiostiket.com

    Poskan Komentar