Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengangkutan Udara di Indonesia

Posted on
  • Sabtu, 10 Juli 2010
  • by
  • Giswa Juanda
  • in
  • Label:
  • oleh Giswa Juanda

    Kebutuhan akan media yang bisa cepat meringankan serta mengefektifkan kegiatan manusia dalam kesehariannya membuat sarana transportasi semakin penting. Kebutuhan tadi menciptakan tuntutan (demands) dari masyarakat akan sarana pengangkutan yang ideal. Ideal baik dari sisi kualitas, kuantitas serta perlindungan yang ditawarkan akan keselamatan mereka sebagai pengguna jasa angkutan. Pesatnya jasa angkutan darat yang merebak dibarengi dengan meningkatnya tekhnologi lalu menyusul ke jasa angkutan laut yang menawarkan kenyamanan masing-masing hingga ke jasa angkutan udara yang semakin diminati oleh masyarakat. Dari ketiga jasa angkutan yang ditawarkan diatas, jasa angkutan udara memang yang paling terakhir berkembang dan kini menjadi andalan bagi beberapa pelaku usaha yang bergerak dalam jasa angkutan. 


    Jasa angkutan udara menawarkan kualitas yang berbeda dengan dua jenis angkutan yang lain, yakni angkutan darat dan angkutan laut. Efektifitas waktu dan pelayanan yang diberikan membuat jasa angkutan udara menjadi terlihat lebih bonafid dari yang lain. Berbanding lurus dengan kualitas yang ditawarkan, tarif serta perlindungan hukum yang diberikan bagi pengguna jasa angkutan udara pun berbeda, sehingga menjadi suatu keharusan untuk adanya hukum yang melingkupi dan mengatur mengenai pengangkutan udara. Mengingat pengangkutan udara meranahi pengangkutan antar negara, sehingga munculah forum-forum internasinal yang membahas aturan mengenai hal tersebut. Dimulai dari konvensi Paris tahun 1919 hingga konvensi Warsawa 1929 lahir dari forum internasional tadi serta menjadi acuan bagi hukum pengangkutan di beberapa negara tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai pengangkutan udara diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan menggantikan Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan.

    Sebelum lahirnya konvensi-konvensi tentang pengangkutan udara, tanggung jawab pengangkut pada mulanya menerapkan aturan secara analog dari bidang hukum lain, terutama dari bidang hukum perdata khususnya bidang hukum pengangkutan.1 Namun hal ini tidaklah membawa kepuasan bagi konsumen sehingga dibentuklah undang-undang tersendiri untuk mengaturnya.
    Sekilas Mengenai Pengangkutan Udara

     Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara ( Pasal 1 angka 13 UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan)

    Dasar Hukum 

     Pengaturan pengangkutan udara terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Selain itu juga terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) S.100 tahun 1939 yang sebagian besar aturan-aturan tersebut mengacu pada Konvensi Warsawa tahun 1929.

    Perjanjian Pengangkutan Udara
     Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 2009 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian baik mengenai pengertiannya ataupun mengenai cara-cara mengadakan serta sahnya perjanjian pengangkutan udara. Perjanjian pengangkutan merujuk pada syarat-syarat sahnya perjanjian pengangkutan, dengan demikian perjanjian pengangkutan udara mempunyai sifat consensus artinya adanya kata sepakat antara para pihak perjanjian pengangkutan dianggap ada dan lahir.

    Dokumen Pengangkutan
     Mengingat perjanjian bersifat knsensuil, maka pencatatan dokumen pengangkutan sama sekali tidak ada hubungannya dengan lahirnya pengangkutan. Namun dokumen pengangkutan ini berfungsi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum serta penjelasan atas hak dan kewajiban pihak. Dokumen pengangkutan diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara 1939.
    Dokumen pengangkutan dalam pengangkutan udara terdiri dari : (Pasal 150 UU No. 1/09)
    a. tiket penumpang pesawat udara;
    b. pas masuk pesawat udara (boarding pass);
    c. tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag); dan
    d. surat muatan udara (airway bill).

    Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengangkutan udara

    Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka berbicara sejauh mana hukum serta aturan yang ada menegaskan dilaksanakannya tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karenannya secara teoritis terdapat aturan yang mengatur mengenai batasan tanggung jawab khususnya bagi pelaku usaha pengangkutan udara, namun bukan berarti mengesampingkan hak mereka sebagai pelaku usaha. Dalam hal ini tetap mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan pengguna jasa sesuai dengan Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang tersebut dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

    Tanggung jawab dalam Pengangkutan Udara

     Secara teoritis sebagaimana yang telah dirumuskan dalam forum-forum internasional yang menghasilkan konvensi-konvensi acuan pengangkutan udara dunia, dikenal adanya prinsip-prinsip sebagai berikut:2
    a.Liability Based on Fault Principle
     Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, dalam hal ini penggugatlah yang harus membuktikan gugatannya.

    b.Rebuttable Presumption of Liability Principle
    Tanggung jawab atas dasar praduga, berlaku asas pembuktian terbalik, dimana pihak yang tergugatlah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

    c.Strict Liability
     Prinsip tanggung jawab mutlak, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian selalu bertanggungjawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah.

    Penggunaan Prinsip Tanggung jawab

     Pertanyaan selanjutnya yang muncul ialah “Apakah aturan tentang pengangkutan udara di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip tersebut diatas?”.
    Pada Undang-undang No 1 tahun 2009 pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut dapat dilihat pada pasal 141 – 147.
    Pasal 141
    (1)Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.
    (2)Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

     Aturan ini menggunakan Prinsip Tanggung jawab Mutlak (Strict Liability) , dimana pada ayat tersebut disebutkan bahwa pengangkut dikenai tanggung jawab tanpa melihat ada tau tidaknya kesalahan yang dari pengangkut.

     Pada Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, pengangkut masih dapat menyangkal keharusan bertanggung jawab asal dapat membuktikan bahwa pengangkut telah mengambil tindakan untuk menghindarkan kerugian atau bahwa pengangkut tidak mungkin untuk mengambil tindakan tersebut. Hal ini menggambarkan prinsip atas dasar Praduga, seperti yang disebut dalam pasal 24 ayat (1), 25 ayat (1), 28 dan 29 OPU;

    Pengangkut tidak bertanggungjawab untuk kerugian, apabila:3
    1.ia dapat membuktikan bahwa ia dan semua buruhnya telah mengambil segala tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian;
    2.ia dapat membuktikan bahwa ia tidak mungkin mengambil tindakan pencegahan itu;
    3.kerugian itu disebabkan oleh kesalahan yang menderita itu sendiri;
    4.kesalahan penderita kerugian membantu terjadinya kerugian itu

     Dari penjelasan diatas, aturan mengenai tanggung jawab tadi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak khususnya pengguna jasa angkutan udara. Tanggung jawab yang ditegaskan dalam undang-undang tadi akan meningkatkan kualitas dalam pemberian kenyamanan, pelayanan serta keselamatan bagi penumpang. Artinya secara normatif perlindungan hukum bagi penumpang telah ada, tinggal bagaimana pelaksanaan dari aturan tadi.

    Literatur
    Kadir, Abdul M., Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991
    Tohir , Toto S., Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional. Mandar Maju. Bandung. 2006

    Peraturan Perundang-undangan
    Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan





    1 komentar:

    David mengatakan...

    mana ada pasal 141 pake strict liability? itu pake presumption mas..

    Poskan Komentar