UPAYA HUKUM DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Posted on
  • Sabtu, 10 Juli 2010
  • by
  • Giswa Juanda
  • in
  • Label:
  • oleh Giswa Juanda

    Sistem peradilan di Indonesia menganut pemeriksaan dalam dua tingkatan yakni pemeriksaan tingkat pertama yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat kedua yaitu merupakan pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. pengadilan tingkat pertama sendiri yaitu Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Militer sedang pengadilan tinggi tingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), dan Mahkamah Tinggi Militer.

    Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.



    Upaya hukum bukanlah dimaksudkan untuk memperlama penyelesaian sengketa suatu perkara, apalagi dimakudkan untuk mengenyampingkan kepastian hukum. Namun, upaya hukum diperlukan karena hal ini merupakan hak dari masing-masing pihak untuk memberi kepastian bagi dirinya melalui cara yang telah di akomodasi oleh undang-undang. Bagaimanapun tidak bisa dinafikan bahwa hakim ialah soso manusia yang juga dekat dengan kesalahan, dapat bersifat subjektif, tak jarang pula dapat memihak salah satu pihak dan tak urung membuyarkan kepastian dari putusan yang dijatuhkan.

    Dengan tersedianya upaya hukum, putusan yang telah dijatuhkanoleh hakim masih dimungkinkan diperiksa ulang ketepatannya. Dalam hal peradilan Tata Uaha Negara, beberapa cara diatur guna upaya hukum.

    Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, baik terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

    Upaya hukum yang tersedia dalam hukum acara Peratun adalah: 1
    1.Perlawana Putusan Dismissal,
    2.Pemeriksaan Banding,
    3.Pemeriksaan Kasasi,
    4.Perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet),
    5.Pemeriksaan Peninjauan Kembali (request civil).

    Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perlawanan, banding, dan kasasi, yang dikenal dengan sebutan upaya hukum biasa. sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali (request civil) dan perlawanan pihak ketiga (derdenverzet), keduanya dikenal dengan sebutan upaya hukum istimewa atau upaya hukum luar biasa. 2

    1.Perlawanan Putusan Dismissal

    Dalam prosedur Dismissal diputuskan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat diterima atau ditolak. apabila hasil rapat permusywaratan memutuskan gugatan diterima, maka gugatan akan diproses pada acara biasa, apabila ditolak, dikeluarkan penetapan (beschikking) dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan dan putusan dibacakan dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dewan dan didenganrkan oleh para pihak.

    Apabila pihak-pihak keberatan atas penetapan ketua, maka mereka dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas penetapan tersebut. Perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismissal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Pengadilan sebagai berikut:
    a.Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;
    b.Syarat-sarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
    c.gugatan tidak didasarkan alasan-alasan yang layak;
    d.Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
    e.Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (pasal 55).

    Apabila pihak-pihak hadir pada waktu mengucapkan putusan penetapan, maka perlawanan diajukan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (3) UU No. 1 tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Apabila salah satu pihak tidak hadir pada saat putusan dibacakan, maka perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan. Pemberitahuan putusan penetapan disampaikan dengan surat tercatat.

    Dalam acara perlawanan pihak yang melawan menjadi pihak penggugat (pelawan-penggugat) dan pihak yang dilawan menjadi tergugat (terlawan-tergugat). Perlawanan diperikasa dan diputus dalam acara singkat. Terhadap putusan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya hukum baik berupa banding ataupun kasasi (Pasal 62 ayat (6) UU PTUN). Namun menurut Wicipto Setiadi,3 dalam hal penggugat tidak dapat menerima putusan tersebut, satu-satunya kemungkinan ialah dengan mengajukan gugatan baru. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V butir 2, pengajuan gugatan baru dimungkinkan sepanjang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU PTUN masih tersisa.

    2.Pemeriksaan Banding

    Upaya pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) merupakan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Hal ini berarti bahwa pengadilan tinggi tata usaha negara akan memeriksa kembali, baik fakta maupun hal yuridisnya juga amar putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, terlepas ada atau tidaknya memori banding.

    Dalam pasal 122 UU PTUN, disebutkan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat, juga oleh pihak ketiga yang ikut serta dalam perkara, baik atas inisiatif sendiri ataupun atas permohonan pada pihak maupun atas permintaan hakim kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

    Tenggang waktu yang disediakan menurut pasal 123 ayat (1) UU PTUN yakni 14 hari setelah putusan pengadilan deberitahukan kepada para pihak secara sah. dengan demikian apabila hingga tenggang waktu penajuan tersebut berakhir tanpa adanya pengajuan banding, maka para pihak dianggap telah menerima putusan hakim PTUN tersebut.

    Upaya hukum dengan asas peradilan dua tingkat in dilatarbelakangi pemikiran dan keyakinan bahwa belum tentu putusan pengadilan tingkat pertama tersebut telah memenuhi kepastian hukum dan atau rasa keadilan, karenanya perlu dimungkinkan adanya pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

    Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutuskan perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim (pasal 127 ayat (1)). Cara pemeriksaan banding dilakukan atas dasar surat-surat, yakni berkas perkara yang bersangkutan, namun tidak dimungkinkannya hakim mendengar sendiri para pihak dan para saksi. Pengadilan tinggi juga dimungkinkan untuk meminta pengadilan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan apabila dirasa pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama kurang dengan petunjuk seperlunya dari pengadilan tingkat banding.

    Selama pemeriksaan tingkat banding, pemohon banding diperkenankan mencabut atau menarik kembali permohonan banding yang telah diajukan asalkan perkara yang bersangkutan belum diputus oleh pengadilan tingkat banding dan perkara tersebut tidak diperkenankan untuk diajukan banding kembali.

    3.Pemeriksaan Kasasi

    Perkataan Kasasi berasal dari kara ”Casser”, yang berarti memecahkan atau membatalkan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi terhadap putusan dari semua lingkungan peradilan. Apabila terdapat permohonan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung, maka hal tersebut berarti bahwa putusan tersebut dapat dibatalkan oleh MA karena:
    a.tidak berwenang atau melebihi batas wewenang;
    b.salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
    c.lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 30 UU No 14 tahun 1985 UU MA).

    Mahkamah Agung tidaklah memeriksa fakta atau kejadian-kejadian, tetapi hanyalah penerapan hukumnya saja, sedangkan pemeriksaan dan penetapan fakta dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi.

    Tenggang waktu dalam UU PTUN tidak disebutkan dengan jelas mengenai batas diajukannya kasasi, karena dalam pasal 131 ayat (2) UU PTUN bahwa acara pemeriksaan kasasi sepenuhnya diatur dalam UU MA yang artinya pemeriksaan perkara kasasinya digunakan UUMA yang menagtur mengenai acara kasasi untuk peradilan umum (perdata) . Pengajuan menurut UUMA ialah selama 14 hari setelah putusan dibacakan dan selambat-lambatnya 7 hari panitera harus menghubungi pihak lawan setelah permohonan kasasi terdaftar.

    Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi. Lawan diharuskan telah menyerahkan jawaban atas salinan memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah ia menerima salinan memori kasasi tersebut, dan selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima memoro kasasi dan jawaban atas memori kasasi, panitera mengirimkan semua berkas kasasi tadi ke Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 43 UUMA),

    4.Perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet)

    Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini ialah pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam proses perkara yang dimaksud pada pasal 83, yaitu mereka yang tidak intervensi (pasal 118 UUPTUN).
    Perlawanan pihak ketiga yang tidak ikut intervensi harus diajukan dengan berdasar syarat:
    a.Melalui prosedur pasal 56 serta ia atau mereka mempunyai kepentingan yang dirugikan berdasarkan ketentuan pasal 53;
    b.Putusan yang berkekuaan hukum tetap yang dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) berisi amar:
    1.kewajiban tergugat untuk mencabut KTUN yang digugat, yang disebutkan oleh pasal 97 ayat (10);
    2.kewajiban tergugat untuk mencabut KTUN yang digugat disertai kewajiban menerbitkan KTUN yang baru yang disebut oleh pasal 97 ayat (9);
    3.kewajiban badan atau pejabat TUN untuk menerbitkan KTUN yang menyangkut kepegawaian, yang dibebani kewajiban mencabut KTUN yang bersangkutan atau mencabut keputusan yang bersangkutan serta menerbitkan keputusan baru dalam hal gugatan didasarkan pasal 3 disertai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kedudukan dan jabatan semula.

    Selanjutnya upaya hukum ini akan di proses dalam rapat permusyawaratan (pasal 62) dan pemeriksaan persiapan (pasal 63). Putusan pengadilan ini bersifat eksekutorial setelah berkekuatan tetap oleh karenanya tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

    5.Pemeriksaan Peninjauan Kembali (request civil)

    UU PTUN juga mengenal adanya upaya hukum peninjauan kembali seperti yang diatur dalam pasal 132:
    1.Terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan hukum kembali kepada Mahkamah Agung.
    2.Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 177 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

    Cara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur menurut ketentuan pasal 132 yang dihibungkan dengan pasal 70 ayat (1) UU MA, dilakukan melalui ketua pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Permohonan ini diajukan sendiri oleh pihak-pihak atau oleh ahli warisnya atau oleh wakilnya dengan surat kuasa khusus untuk maksud itu, dan apabila selama prosese peninjauan kkembali pemohon meninggala dunia, maka permohonan peninjauan kembali tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya (pasal 68).

    Alasan yang dapat digunakan diajukannya peninjauan kembali yaitu:
    a.Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
    b.Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
    c.Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
    d.Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
    e.Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama dan atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
    f.Apabila ada suatu putusan terdapatsuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (pasal 67 UUMA).

    Tenggang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali diajukan dalam waktu 180 hari, untuk:
    a.yang disebut pada huruf (a), sejak diketahui kebohongannya atau tipu muslihatnya atau sejak putusan hakin pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. hari dan tanggal diketahuinya kebohongan tersebut harus dibuktikan dengan secara tertulis;
    b.yang disebut pada huruf (b), sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    c.yang disebut pada huruf (c), (d), dan (f), sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara (pasal 69 UUMA);
    d.yang disebut pada huruf (e), sejak putusan terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara (pasal 69 UUMA).

    Pada prinsipnya, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan (pasal 66 ayat (2) UU MA). Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali. Apabila permohonan kembali dicabut sebelum diputus, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali (pasal 66 ayat (1) dan (3) UU MA).
    Pustaka

    Prodjohamidjojo, Martiman, 2005, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Raja Ghalia Indonesia
    Harahap, Zairin, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada

    Peraturan Perundang-undangan

    Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



    4 komentar:

    gilangkurnia mengatakan...

    maksih gan... di copas y

    rifkhi pratama mengatakan...

    ijin copas gan

    rifkhi pratama mengatakan...

    ijin copas bro, thanks ni fb ane: rifkhithebest@gmail.com

    Rizky Rizdwandi mengatakan...

    izin copas, thank's gan...

    Poskan Komentar