Kebijakan Mortalitas dalam Kependudukan Indonesia

Posted on
  • Rabu, 08 Juni 2011
  • by
  • Giswa Juanda
  • in
  • Label:
  • oleh Giswa Juanda

    Pengkajian mengenai permasalahan kependudukan sebenarnya telah dilakukan sejak lama, selanjutnya masalah kependudukan dikenal dalam lingkup ilmu demografis. Ilmu ini memandang beberapa permasalahan utama dari kependudukan yang berputar pada fertilitas (kelahiran), morbiditas (kesakitan), mortalitas (kematian), dan mobilitas (migrasi).Sepintas bagi kebanyakan orang awam, permasalahan seperti ini merupakan permasalahan yang sederhana. Namun, bila diperhatikan dengan seksama, maka dapat disadari bahwa permasalahn kependudukan tidak hanya berbicara mengenai permasalahan individu atau permasalahan dalam lingkup privat seseorang saja, melainkan berbicara mengenai permasalahan publik yang ujungnya dapat merembet kepada permasalahan ekonomi suatu negara.

    Dalam hal kenegaraan, salah satu masalah paling menonjol dunia pada saat ini adalah masalah kependudukan, dikenal istilah ledakan penduduk (population explosion). Belum pernah sepanjang sejarah manusia eksplosi penduduk berlipat menjadi dua kali dalam waktu yang makin pendek. Jika jumlah penduduk dibiarkan seperti sekarang tanpa kendali (intervensi) maka suatu pembangunan. kualitas penduduk tidak lagi dapat dijalankan. sebab daya dukung sumber alam terbatas.Permasalahan seperti ini kini menjadi roda setan yang kian berputar dan semakin kencang seiring laju kembang penduduk. Ketika era globalisasi dan informasi masuk, namun kesediaan sumberdaya tidak dimungkinkan untuk menghadapi dua kekuatan tersebut, ditambah pula dengan tuntutan reformasi seperti penegakan hukum, demokrasi, dan otonomi dalam bidang kenegaraan yang juga harus dibenahi. Berbagai hal tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, menuntut untuk segera dipecahkan bersamaan dengan penanganan permasalahn kependudukan.
    Menurut data yang diambil dari Statistik Indonesia, jumlah Penduduk Indonesia tahun 2010 meningkat dari 230,632.700 (2009) menjadi 233,477.400 jiwa. Pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 236,331.300 jiwa . Data tersebut menunjukkan peningkatan 6 juta jiwa selama kurun 2 tahun. Permasalahan kemudian ialah, apakah kondisi negara mampu menangani kebutuhan dari tiap penduduk yang kiand meningkat tiap tahunnya meningat angka harapan hidup rata-rata pada tiap provinsi di Indonesia hanya berkisar 65%, dengan prosentase harapan hidup tertinggi pada angka 75% di kota-kota besar saja . Hal ini tidak didukung dengan prosentase kecil angka kematian bayi yang hingga kini masih terdapat 88% angka kematian bayi di provinsi Nusa Tenggara Barat, dan terkecil baru mencapai 24% (kota-kota maju).
    Statistik tersebut menunjukkan persebaran mortalitas dan angka harapan hidup yang tidak merata pada tiap-tiap daerah di Indonesia. Tak urung BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) gencar membuat advertasi-advertasi dengan menggandeng selebritis terkenal. Pertanyaan selanjutnya, apakah hal tersebut cukup, perlukah kebijakan lain guna menyiasati persoalan kependudukan di Indonesia?

    Konsep Dasar Kependudukan dan Permasalahannya di Indonesia
    Ilmu yang berkutat pada permasalahan kependudukan kerap disebut dengan demografi. Demografi berasal dari bahasa latin “Demos” yang berarti penduduk, dan “Grafein” yang berarti menulis. Sehingga secara harfiah demografi dapat diartikan sebagai tulisan tentang kependudukan. Sebagai ilmu, demografi mempelajari tentang natalitas (kematian), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan penduduk). Penduduk sendiri merupakan sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu, dengan berbagai kondisi mereka dan kian berkembang.
    Manusia sebagai insan individu dan sosial berkarakter dinamis. Peningkatan pelayananan publik selayaknya bertumpu pada kondisi kehidupan individu dan masyarakat. Sebagaimana prinsip pertama pembangunan berkelanjutan: “Manusia (penduduk) merupakan pusat perhatian pembangunan berkelanjutan, dan dikehendaki agat memiliki kehidupan yang sehat dan produktif dalam keserasian dengan alam” (The UN Conference of Environment and
    Development, 1992). Salah satu cara untuk mencapai sasaran itu adalah melalui kebijakan kependudukan. Di Indonesia sendiri karakteristik yang menonjol dari masalah kependudukan adalah:
    a. Jumlah penduduk yang besar;
    b. Pertambahan penduduk yang tinggi;
    c. Persebaran yang tidak merata;
    d. Komposisi penduduk yang muda.

    Permasalahan yang muncul pada konsep pembangunan berkelanjutan akibat permasahan kependudukan tersebut antara lain:
    a. Hasil pembangunan habis termakan penduduk yang besar;
    b. Pembangunan tidak maksimal karen persebaran yang tidak merata dengan penduduk yang rendah;
    c. Penyediaan lapangan kerja & penduduk yang besar;

    Hukum Kependudukan
    Dalam upaya pengelolaan masalah kpendudukan telah dilakukan berbagai pendekatan. Namun, kesadaran yang menghubungkan hukum dengan masalah kependudukan (Law and Population) baru berkembang pada tahun 1960-an. Beberapa persetujuan yang turut andil dalam perkembangan keduanya yakni:
    a. Deklarasi tentang kependudukan (Declaration on Population) yang ditandatangani 30 negara 1966 & 1967 (termasuk Indonesia);
    b. Konperensi Internasional PBB tentang HAM (UN International Conference on Human Rights) di Teheran, 1968;
    c. Deklarasi PBB tentang Kemajuan & Perkembangan Sosial (UN Declaration on Social Progress & Development), 1969;
    d. Konverensi Kependudukan Sedunia (World Population Conference) di Bukares, 1974.

    Pengakuan bahwa Keluarga Berencana adalah merupakan HAM menimbulkan kewajiban bagi negara agar peraturan hukum yang bertentangan diubah & diganti. Hal ini yang menjadi dasar pendekatan hukum dalam program kependudukan yang menghasilkan perkembangan antara lain:
    1. Kelompok peraturan yang berhubungan dengan kependudukan, yaitu tentang kontrasepsi, aborsi dsb;
    2. Kelompok peraturan yang berhubungang tidak langsung dengan kependudukan & menyangkut faktor sosial, yaitu tentang perkawinan, penduduk, hak anak, waris kedudukan wanita dsb;
    3. Kelompok peraturan yang berhubungan tidak langsung dengan kependudukan & menyangkut faktor ekonomi, yaitu tentang: tunjangan anak, cuti hamil, pajak, bantuan bersalin, jaminan sosial dll.

    Dari hasil kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tidak semua peraturan ditujukan pada motif mempengaruhi fertilitas rendah atau mengarah pada perilaku reproduksi sehat. Namun, turut mengarah pada kesehatan individu guna mengurangi angka kematian walaupun belum begitu pesat berkembang.

    Fungsi Hukum dalam Masalah Kependudukan
    Fungsi Hukum dalam hal ini sebagai social control, hukum bertugas sebagai sarana mempertahankan pola kehidupan yang melembg atau menjaga tertib yang ada. Disini hukum mengendalikan warga agar bertindak sebagaimana hukum menghendaki/mengatur & mempertahankan pola perilaku yang dikehendaki. Sebagai social engineering, Hukum bertugas sebagai sarana guna menciptakan perubahan dalam masyarakat. Disini hukum sebagai pencipta perubah nilai-nilai sosial yang tidak mendukung kebijakan kependuduk kearah nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik

    Dua macam kebijakan kependudukan yang paling terkenal yakni kebijakan penduduk kualitatif dan kuantitatif. Kebijakan kependudukan kuantitatif dapat dibagi dua yaitu prenatalis dan anti natalis. Kedua kebijakan ini mengatur jumlah penduduk yang bekerja melalui fertilitas. Masih ada kebijakan kuantitatif yang berkaitan dengan mortalitas. Ada beberapa jalan yang dapat ditempuh untuk mengatur kebijakan kualitatif dan kuantitatif penduduk: mengizinkan/tidak mengizinkan alat kontrasepsi dan alat pengguguran, modifikasi pendapat dan sikap terhadap reproduksi, memperbaiki kondisi yang mempenggaruhi kesehatan, menghalangi migrasi.

    Menurut Jacques Deublet , terdapat pembagian kebijakan kependudukan, yakni:
    1. Hukum yang sebagian atau seluruhnya ditentukan penduduk. Ini meliputi peratutan-peraturan yang dibuat untuk menanggulangi problema yang terjadi karena tindak laju dan ciri demografi. Sebab ini dapat mempengaruhi peraturan-peraturan dalam hubungannya dengan perlindungan orang-orang tua, hak-hak istimewa orang-orang asing dan kelompok minoritas lainnya.
    2. Hukum yang mempunyai pengaruhi tidak langsung terhadap penduduk. Ini meliputi peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan keluarga, peraturan tentang susunan ekonomi dan masyarakat. Secara tidak langsung kebijakan pemerintah adalah membuat umur minimum pada waktu menikah, bantuan ekonomis bagi keluarga, berkewajiban si bapak untuk memberi tunjangan pada keluarganya, pemberian warisan, dll.
    3. Hukum yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penduduk. Ini meliputi peraturan yang dibuat untuk mengurangi mortalitas dan melindungi keselamatan masyarakat, dan peraturan untuk pengawasan nartalitas. Peraturan pertama yakni meliputi bidang sanitasi, pengobatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular. Peraturan kedua yakni meliputi praktek-praktek kontrasepsi dan pengguguran demi mengendalikan angka nartalitas. Peraturan ini mencakup kewajiban menikah, memberikan kebebasan kepada militer dan memberikan hak istimewa kepada ayah dan keluarga besar.
    Menurut Said Rusli, kebijakan kependudukan terdiri atas tipe yang dibentuk langsung/tidak langsung, eksplisit/implisit, domestik/internasional dan kebijakan intervensi/non intervensi. Kebijakan langsung akan mempengaruhi variabel kependudukan secara langsung. Kebijakan eksplisit dibedakan dengan kebijkaan implisit dalam hal bahwa kebijakan eksplisit dirumuskan dan dinyatakan secara jelas maksut pemerintah untuk mempengaruhi variabel kependudukan.
    Kebijakan domestik berhubungan erat dengan usaha mempengaruhi segala peristiwa kependudukan negeri sendiri, sedangkan kebijakan internasional merupakan sikap resmi yang dianut oleh suatu negeri dalam usahanya untuk mempengaruhi perkembangan penduduk dunia secara keseluruhan atau wilayah negara tertentu. Berbeda dengan kebijakan non intervensi, kebijakan interversi merupakan tindakan mengkombinasikan berbagai cara untuk mempengaruhi baik variabel demografi maupun faktor ekonomi, sosial, politik dan teknologi.

    Kesehatan dan Mortalitas
    Secara umum dapat dimengerti bahwa kependudukan dan kesehatan saling berkaitan. Variabel-variabel kependudukan, misalnya tingkat kelahiran (nartality), dan kematian (mortality) mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi kesehatan penduduk. Pengalaman kita selama ini menunjukkan tingkat signifikannya hubungan di antara keduanya, terlebih pada tingkat kematian pada kondisi tidak sehat pada individu.

    Tindakan pemerintah untuk meningkatkan mutu kesehatan penduduk secara eksplisit dan langsung berhubungan dengan upaya menekan tingkat kematian dan morbiditas (tingkat ketersakitan). Hal itu secara tidak langsung berhubungan pula dengan upaya mengendalikan tingkat kelahiran. Di belakang tingkat kematian, morbiditas, dan kelahiran pendudukan terdapat variabel-variabel lain yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Maka kebijakan kependudukan di bidang kesehatan harus memperhatikan dan memperhitungkan keberadaannya. Pengaturan mengenai penurunan angka kematian telah dituangkan dengan jelas pada pasal 30-32 Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada regulasi tersebut diwajibkan bagi pemerintah guna menciptakan kebijakan publik yang menekan dan mengurangi angka kematian dengan bantuan pemerintah derah dan partisipasi aktif masyarakat.

    Kebijakan publik adalah komitmen politik pemerintah berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis. Pemikiran hukum dalam arti jurispruden memfokuskan kebijakan publik sebagai aturan. Aturan ini merupakan produk yang terkodifikasi. Proses hukum berlangsung ditata dan diatur oleh logika sistem hukum, dan dilihat sebagai sesuatu yang mekanis. Kebijakan publik sebagai produk hukum menggambarkan harapan, dan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Secara sosiologis pelaksanaan kebijakan publik harus diperhatikan struktur sosialnya yang selalu berubah. Oleh sebab itu kebijakan publik juga perlu mementingkan perhatiannya pada adanya keragaman, keunikan di masyarakat (Black, 1976; dan Milovanovich, 1994).

    Model pemikiran hukum dan sosiologis tentang kebijakan publik merupakan pemahaman terhadap realitas sosial, dimana pembuatan, pemberlakuan dan pelaksanaan kebijakan publik harus mendasarkan dan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran tersebut. Hal itu dilakukan agar tujuan utama dari kebijakan tersebut dapat dicapai secara optimal. Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan, sebagai dasar pelaksanaan, sekaligus tujuan (sasaran) dan pengguna hasil-hasil yang dicapai. Sebagai dasar pelaksanaan terkait dengan dasar kebijakan pembangunan. Dinamika kependudukan berpengaruh pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Ukuran tingkat dinamikanya digunakan penanda atau indikator yang terukur yang bisa dibaca, digunakan, dibanding bagi kepentingan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, misalnya: tingkat pertumbuhan pendudukan, tingkat kelahiran, kematian, tingkat (angka) kematian bayi, angka harapan hidup, tingkat kematian ibu dan sebagainya. Ketersediaan indikator kependudukan, tingkat pemahaman konseptual, terutama penggunaanya oleh pihak-pihak penyusunan dan pengelola pembangunan (contohnya: di bidang kesehatan) sangat berarti bagi rumusan kebijakan dan pelaksanaannya.

    Evaluasi dari kebijakan publik guna mengatasi masalah kependudukan dalam ranah hukum sebenarnya telah sering terdengar, perubahan dasar hukum kependudukan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pun menjadi bukti perubahan kebijaksanaan dalam sisi hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi dan yang perlu disoroti yakni :
    1. Visi dan arah dari pembangunan kependudukan perlu diperjelas. Sebelum ini arah kebijakan dan program-program kependudukan lebih banyak porsinya pada target kuantitatif, sehingga seolah merupakan harga mati untuk mencapat angka yang ditargetkan, hal ini berimbas pada pelasanaan di lapangan yang kurang down to earth dan simpatik pada sasaran program (masyarakat), kini arahnya seharusnya dirubah dari target kuantitatif menjadi target kualitatif (penduduk yang berkualitas),
    2. Penduduk yang menjadi sasaran program seringkali tidak tahu kemana kebijakan yang membawa mereka berarah, pasalnya informasi dan transparansi publik dalam hal kependudukan kurang bisa diakses oleh kebanyakan orang, hanya terbatas pada pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat saja. Apabila sanggup pun, data yang disajikan tidak begitu dan berkualitas, Badan Pusat Statistik yang kualitasnya dipercaya pun hanya mampu memberikan data dalam kala waktu tertentu, oleh karenanya, lembaga pemerintah seperti BKKBN seharusnya lebih mampu meningkatkan kualitas informasinya,
    3. Perlunya reformasi birokrasi dalam hal kependudukan, sebelumnya banyak program dari lembaga pemerintah yang bergerak dalam ranah yang sama, hal ini kontan membuar masyarakat bingung. Badan seperti Bappenas, BKKBN, dan beberapa departemen lain seharusnya membuat program yang tidak tumpang tindih sehingga dapat berjalan efektif,
    4. Perlunya keserasian kerja antara daerah dan pusat, tidak hanya itu, hal ini juga dituntut efektif pada tingkat pemerintah desa dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar program-program yang secara filosofis telah sempurn pada tingkat pusat, dapat dihantarkan dengan baik pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa tanpa ada reduksi,
    5. Perhatian terhadap isu lama yang belum terselesaikan seharusnya lebih diutamakan, seperti isu perempuan, penduduk usia lanjut, penduduk miskin, dsb. Tentunya hal tersebut menjadi faktor penting mortalitas.

    Khusus mengenai mortalitas, hal yang dipahami sejak awal yakni penurunan angka mortalitas dengan berbagai caranya merupakan suatu hak asasi manusia, artinya, usaha penurunan angka tersebut merupakan arahan kebijakan publik yang sesungguhnya disamping usaha penekanan jumlah penduduk. Diharapkan tidak saja fokus pada penekanan jumlah penduduk, namun tidak memperhatikan tingkat kematian penduduk, pemerintah harus menyediakan program yang menjamin hak-hak tersebut, antara lain dengan jaminan kesehatan hingga ke pelosok daerah, penyediaan informasi demografi dan kesehatan yang memadai dan mudah diakses, serta pelayanan pascapenanganan. Usaha-usaha tersebut diharapkan mampu menjadi penurun angka kematian penduduk di Indonesia. {Gambar: matanews.com}


    Pustaka
    Konsorsium Ilmu Hukum & BKKBN, 1983, Pengantar Hukum dan Kependudukan, Model I, Jakarta, CV Sardo.
    Konsorsium Ilmu Hukum & BKKBN, 1983, Pengantar Hukum dan Kependudukan, Model II, Jakarta, CV Sardo.
    Konsorsium Ilmu Hukum & BKKBN, 1983, Pengantar Hukum dan Kependudukan, Model III, Jakarta, CV Sardo.

    Peraturan Perundang-undangan
    Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana

    Internet
    ---------, Macam-Macam Kebijakan Kependudukan, http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology. diakses 2 Juni 2011
    Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk 2000-2025, http://www.datastatistik-indonesia.com. diakses 2 Juni 2011
    Fatturahman & Agus Dwi Yanto, Reorientasi Kebijakan Kependudukan, E-book Online, 2010

    0 komentar:

    Poskan Komentar