Ketatanegaraan Indonesia menurut UUDS 1950 dan UUD 1945 Setelah Amandemen

Posted on
  • Rabu, 08 Juni 2011
  • by
  • Giswa Juanda
  • in
  • Label:
  • Konstitusi bisanya digunakan paling tidak dalam dua pengertian, pertama, kata ini digunakan dalam penggambaran seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Kumpulan peraturan tersebut bisa berasal dari peraturan yang legal atau non legal. Di hampir semua negara di dunia, sistem ketatanegaraan berisi campuran dari peraturan legal dan non legal yang biasa disarikan dan disebut dengan Konstitusi.Kedua, konstitusi dengan pengertian yang lebih sempit, tidak berisi kumpulan peraturan legal non legal, namun lebih spesifik dan merupakan hasil seleksi dari pengertian konstitusi pertama. Pengertian kedua inilah yang kerap dugunakan pada konstitusi di berbagai negara di dunia.



    Indonesia sendiri pernah menggunakan beberapa konstitusi sejak masa kemerdekaan1945 silam. Konstitusi yang pertama dan menjadi dasar yakni Undang-Undang Dasar 1945 atau sebagian kalangan menyebutnya dengan Undang-undang Proklamasi. Selanjutnya terdapat Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dimana konstitusi ini mendasari adanya perubahan pada bentuk negara yang semula negara kesatuan menjadi negara federal empat tahun tahun setelah kemerdekaan 1945, namun, perubahan bentuk negara diara tidak cocok dengan hakekat perjuangan bangsa indinesia yang sejak awal menghendaki adanya persatuan dari penjuru ke penjuru Indonesia, hal inilah yang menbuat Konstitusi RIS hanya bertahan selama satu tahun, dimana pada tahun 1950 dibentuk Undang-Undang Dasar Sementara dengan tujuan merubah sistem negara federal kembali ke negara kesatuan dan menyongsong adanya konstitusi baru dengan membentuk badan konstituante. Rupanya setelah lebih dari satu windu dioperasikan, UUDS 1950 dengan badan Konstituantenya tidak mampu membentuk konstitusi yang baru, hingga muncul dekrit presiden guna mengembalikan UUD 1945 sebagai Konstitusi saat itu.

    Selama lebih dari empat dekade setelah ditetapkan kembali, UUD 1945 dirasa mesih perlu penggenapan dari sudut substansi, meskipun pada awalnya muncul polemik terkait dengan sifat sakralnya suatu konstitusi, namun dengan rasionalisasi yang kuat UUD 1945 berhasil mengalami perubahan periode 1999 hingga tahun 2004. Empat perubahan yang disebut amandemen konstitusi ini merupakan buah dari pembenahan atas subtansi konstitusi-konstitusi sebelumnya. Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama.

    Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah (a) penegasan dianutnya citademokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplamenter; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip “checks and balances’ (c) pemurnian sistem pemerintah presidential; dan (d) pengeuatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini penulis bermaksud membandingkan beberapa permasalah sistem ketatanegaraan dari dua konstitusi berbeda yang pernah digunakan di Indonesia, kedua konstitusi tersebut ialah UUDS 1950 dengan UUD 1945 setelah amandemen. Objek perbandingan dalam tulisan ini yaknilembaga-lembaga negara, sistim pemerintahan, sistim kabinet, konsep Hak Asasi Manusia, dan konsep perubahan UUD. Hal yang menarik dari kedua konstitusi tersebut ialah adanya kesatuan pandang mengenai negara kesatuan yang hingga kini ditetapkan di Indonesia namun dengan sistem pemerintahan yang berbeda, UUDS 1950 dapat dikatakan sebagai pengawal bagi eksisnya konstitusi yang ada saat ini yakni UUD 1945.


    2.1 Lembaga Negara

    Struktur Ketatanegaraan RI Sebelum Amandemen UUD 1945 (UUDS 1950):
    Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) .

    MPR
    Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat. Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR.

    PRESIDEN
    Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president). Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar dan tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

    DPR
    Tugas DPR pada masa itu adalah, memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden, memberikan persetujuan atas PERPU, memberikan persetujuan atas Anggaran, meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

    DPA DAN BPK
    Di samping itu, UUDS 1950 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.

    Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen UUD 1945:

    Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Perubahan dalam amandemen antara lain, mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum {Pasal 1 ayat (3)} dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
    Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945 dengan menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

    MPR
    Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Menghilangkan supremasi kewenangannya. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu). Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

    DPR
    Posisi dan kewenangannya diperkuat. Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

    DPD 
    Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

    BPK
    Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

    PRESIDEN
    Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

    MAHKAMAH AGUNG
    Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)]. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

    MAHKAMAH KONSTITUSI
    Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution). Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

    KOMISI YUDISIAL
    Selain kedua badan kekuasaan kehakiman tersebut ada lagi satu lembaga baru yang kewenangannya ditentukan dalam UUD, yaitu komisi Yudisial. Dewasa ini, banyak negara terutama negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga komisi Yudisial (judicial commisions) semacam ini dalam lingkungan peradilan dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya maupun di lingkungan organ-organ pemerintahan pada umumnya. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.

    2.2 Sistim Pemerintahan & Sistim Kabinet
    Sistem Parlementer pada UUDS 1950
    Negara Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Komposisi penduduknya sangat beragam, baik dari suku bangsa, etnisitas, anutan agama, maupun dari segi-segi lainnya dengan wilayah yang sangat luas. Kompleksitas dan keragaman itu sangat menentukan peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari keharusan berkembangnya sistem multi-partai dalam sistem demokrasi yang hendak dibangun. Agar peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat tersebut dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya menurut prosedur demokrasi (procedural democracy), berkembang keinginan agar sistem pemerintahan yang dibangun adalah sistem Parlementer ataupun setidak-tidaknya varian dari sistem pemerintahan parlementer dengan konsep negara serikat atau federal.
    UUDS 1950 sejatinya merupakan hasil koreksi atas konstitusi sebelumnya yakni Konstitusi RIS yang mengedepankan konsep negara federal . Perubahan dari Konstitusi RIS ke UUDS 1950 merupakan hasil kehendak rakyat dimana keseluruhan konsep federal dianggap tidak mengena dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kehendak rakyat ialah mengganti konsep negara federal dengan konsep negara kesatuan namun tetap menggunakan sistem pemerintahan kabinet Parlementer. Sistem parlementer atau sistem pertanggungjawaban dewan menteri kepada Parlemen menempatkan presiden sebagai Kepala Negara dan bukan Kepala Pemerintahan. Hal ini disebut dengan tegas pada pasal 45 UUDS 1950. Pertanggungjawaban atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan sesuai dengan pasal 83 (2) UUDS 1950 diletakkan pada pundak menteri-menteri baik secara bersama-sama atau masing-masing.
    Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Kabinet (Dewan Menteri) dapat dijatuhkan oleh Parlemen (DPR), yakni bilamana parlemen menganggap cukup alasan dari tidak diterimanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh kabinet tersebut. Namun, sebagai imbangan dari pertanggungjawaban Menteri, DPR pun dapat dibubarkan apabila Dewan Menteri mengganggap DPR tidaklah representatif dengan pengajuan kepada Presiden, hal ini sesuai dengan pasal 84 UUDS 1950 dimana pembubaran tersebut membawa konsekuensi adanya pemilihan anggota DPR ulang.

    Sistem Presidensil pada UUD 1945
    Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sistem parlementer pernah gagal dipraktekkan dalam sejarah Indonesia modern di masa lalu, dan karena itu membuatnya kurang populer di mata masyarakat, realitas kompleksitas keragaman kehidupan bangsa Indonesia seperti tersebut diatas, justru membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Jika kelemahan sistem presidensiil yang diterapkan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang cenderung sangat “executive heavy” sudah dapat diatasi melalui pembaharuan mekanisme ketatanegaraan yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar setelah amandemen, maka ekses-ekses atau efek samping dalam prakek penyelenggaraan sistem pemerintahan Presidensiil seperti selama ini terjadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Keuntungan sistem presidensiil justru lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem ini juga dapat dipraktekkan dengan tetap menerapkan sistem multi-partai yang dapat mengakomodasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat yang dilengkapi pangaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan bawaan dari sistem presidensiil tersebut.

    Ketentuan mengenai cita-cita negara hukum ini secara tegas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’, sebelum ini, rumusan naskah asli UUD 1945 tidak mencantumkan ketentuan mengenai negara hukum ini, kecuali hanya dalam penjelasan UUD 1945 yang menggunakan istilah ‘rechtsstaat’. Rumusan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum baru terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Untuk mengatasi kekuarangan itulah maka dalam perubahan ketiga UUD 1945, ide negara hukum (rechtstaat atau the rule of law) itu diadopsikan secara tegas ke dalam rumusan pasal UUD, yaitu pasal 1 ayat (3) tersebut diatas. Sementara itu, ketentuan mengenai prinsip kedaulatan rakyat terdapat dalam pembukaan dan juga pada pasal 1 ayat (2). Cita-cita kedaulatan tergambar dalam pembukaan UUD 1945, terutama dalam rumusan alinea IV tentang dasar negara yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Dalam alinea ini, cita-cita kerakyatan dirumuskan secara jelas sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sedangkan dalam rumusan pasal 1 ayat (2), semangat kerakyatan itu ditegaskan dalam ketentuan yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

    2.3 Konsep Hak Asasi Manusia

    Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Definisi dan pengaturan HAM dalam Undang-undang tersebut nampaknya dianggap relevan dan dimasukkan kedalam rancangan amandemen UUD 1945. Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998. Dengan landasan tersebut, maka para perancang amandemen dengan yakin mengoreksi segala kurangan mengenai HAM yang ada pada konstitusi sebelumnya, dan apabila dibandingan dengan UUDS 1950 meskipun menurut Soepomo hak-hak dan kebebasan dasar serta asas-asas Konstitusi RIS dan yang sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta sesuai hak-hak dan kebebasan yang dimuat dalam Lampiran Statuta Uni Indonesia-Belanda, dimuat dalam UUDS 1950. Namun, yang menarik ialah pada pasal 18 dan Pasal 43 tidak menegaskan apakah kebebasan agama termasuk kebebasan bertukar agama seperti Pasal 18 Konstitusi RIS. Menurut Supoemo pula rumusan “Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran”, cukup sempurna dalam menunjuk pengakuan kemerdakaan beragama dan kebebasan orang untuk bertukar agama. Rumusan demikian untuk menghilangkan kesan seolah-olah menganjurkan untuk perubahan agama, dan rumusan ini cukup menjamin kemerdakaan perubahan agama, tidak membatasi mengembangkan agama, dan mendidik anak-anak dalam keyakinan orang tuanya. Hak berdemonstrasi dan hak mogok seperti diatur dalam Pasal 21 UUDS 1950 dalam Konstitusi yang pernah berlaku dan UDHR-pun tidak dimuat. Kekurangan-kekurangan tersebut dilengkapkan kemudian pada amandemen pasal 28 UUD 1945 hingga menjadi 10 sub (28A-28J).

    2.4 Konsep Perubahan UUD

    Dalam teori konstitusi dikenal adanya perubahan konstitusi, biasanya hal tersebut termakhtub dalam pasal-pasal akhir suatu konstitusi. Undang-undang dasar yang fleksibel biasanya dapat diubah secara relatif lebih mudah dengan tatacara pembuatan atau pengubahan layaknya undang-undang biasa. Dikaitkan dengan hal tersebut, UUD 1945 dikenal dengan Undang-Undang Dasar yang kaku, sebab untuk mengubahnya tidak dapat dilakukan dengan cara pengubahan undang-undang biasa. Hasil amandemen UUD 1945 tetap menempatkan lembaga negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengampu weweanag mengubah Undang-Undang Dasar (Pasal 37 UUD 1945), namun hal yang dikhususkan untuk tidak dapat dilakukan perubahan yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan mengenai tata cara perubahan dalam UUDS 1950 yakni pada UUDS 1950, semangat yang dibawa memang semangat untuk merubah konstitusi dengan dibentuknya badan khusus untuk merumuskan konstitusi RI yang baru, namun hingga sembilan tahun berjalan, lembaga tersebut tidaklah dapat membenuk konstitusi baru sehingga kembali pada UUD 1945 melalui dekrit presiden 1959. Meskipun UUD 1945 sebelum amandemen pun sifatnya sementara hingga ada konstitusi yang tetap dari hasil badan konstituante, namun dengan lambatnya kinerja konstituante, membuat UUD 1945 tetap digunakan dengan beberapa perubahan, namun semangat yang dibawa ialah kesan kaku atau sulit untuk merubah suatu konstitusi. {gambar: bp.blogspot.com}

    Pustaka
    Mahfud, Muhammad, 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
    Wheare, KC, 2003, Konstitusi-Konstitusi Modern, Jakarta, Pustaka Eureka.

    Peraturan Perundang-Undangan
    Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen
    Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen
    Undang-Undang Dasar Sementara 1950



    3 komentar:

    putri mengatakan...

    terima kasih untuk ilmunya,,,
    :)

    Anonim mengatakan...

    ilmu yang bagus

    Anonim mengatakan...

    bentuk negara, bentuk & sistem pemerintahan indonesia menurut UUDS 1950... itu apa ya jawabannya???

    Poskan Komentar